Ahlussunnah Wal Jamaah Merupakan Manhajul Fikr Bagi Islam Sunni

Ahlussunnah Wal Jama’ah (ASWAJA) lahir dari pergulatan intens antara doktrin dengan sejarah. Di wilayah doktrin, debat meliputi soal kalam mengenai status Al-Qur’an, apakah ia makhluk atau bukan, kemudian debat antara sifat-sifat Allah antara ulama Salafiyyun dengan golongan Mu’tazilah, dan seterusnya.

Di wilayah sejarah, proses pembentukan Aswaja terentang hingga zaman Khulafa’ur Rasyidin, yakni dimulai sejak terjadi perang Shiffin yang melibatkan khalifah Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu dengan Muawiyah. Bersama kekalahan khalifah keempat tersebut, setelah dikelabui melalui arbitrase (tahkim) oleh kubu Muawiyah, umat Islam semakin terpecah ke dalam berbagai golongan. Di antara mereka terdapat Syi’ah yang secara umum dinisbatkan kepada pengikut khalifah Ali bin Abi Thalib, golongan Khawarij yakni pendukung Ali yang membelot karena tidak setuju dengan tahkim, dan ada pula kelompok Jabariyah yang melegitimasi kepemimpinan Mu’awiyah.

Selain tiga golongan tersebut, masih ada Murji’ah dan Qodariyah, faham bahwa segala sesuatu terjadi karena perbuatan manusia dan Allah tidak turut campur (Af’al Al-ibad min Al-ibad), berlawanan dengan faham Jabariyah.

Di antara kelompok-kelompok itu, adalah sebuah komunitas yang dipelopori oleh Imam Abu Sa’id Hasan ibn Hasan Yasar Al-Bashri (21-110 H/639-728 M), lebih dikenal dengan nama Imam Hasan Al Bashri, yang cenderung mengembangkan aktifitas keagamaan yang bersifat kultural (tsaqofiyah), ilmiah, dan berusaha mencari jalan kebenaran secara jernih. Komunitas ini menghindari pertikaian politik antara berbagai fraksi politik (firqoh) yang berkembang ketika itu. Sebaliknya, mereka mengembangkan sikap keberagaman dan pemikiran yang sejuk, moderat, dan tidak ekstrim. Dengan sistem keberagaman semacam itu, mereka tidak mudah untuk mengkafirkan golongan atau kelompok lain yang terlibat dalam pertikaian politik ketika itu.

Seirama waktu, sikap dan pandangan tersebut diteruskan ke generasi-generasi ulama setelah beliau, di antaranya Imam Abu Hanifah Al-Nu’man (150 H), Imam Malik Ibn Anas (179 H), Imam Syafi’i (204 H), Ibn Kullab (204 H), Ahmad Ibn Hanbal (241 H), hingga tiba pada generasi Abu Hasan Al-Asy’ari (324 H) dan Abu Mansur Al-Maturidi (333 H). Kepada dua ulama terakhir inilah permulaan faham Aswaja sering dinisbatkan, meskipun bila ditelusuri secara teliti, benih-benih faham Aswaja ini sebenarnya telah tumbuh sejak dua abad sebelumnya.

Indonesia merupakan salah satu penduduk dengan jumlah penganut faham Ahlussunnah Wal Jama’ah terbesar di dunia. Mayoritas pemeluk Islam di kepulauan ini adalah penganut madzhab Syafi’i, dan sebagian terbesarnya bergabung -baik tergabung secara sadar maupun tidak- dalam jam’iyah Nahdlatul Ulama, yang sejak awal berdiri menegaskan sebagai pengamal Islam ala Ahlussunnah Wal Jama’ah.

  1. Pengertian

Secara semantik, arti Ahlussunnah Wal Jama’ah adalah sebagai berikut: Ahl berarti pemeluk, jika dikaitkan dengan aliran atau madzhab maka artinya adalah penganut aliran atau penganut madzhab (Ashab Al-madzhab).

Al-Sunnah mempunyai arti jalan, di samping memiliki arti Al-hadist. Disambungkan dengan Ahl keduannya bermakna pengikut jalan Nabi, para sahabat, dan tabi’in. Al-jama’ah berarti sekumpulan orang yang memiliki tujuan. Bila dimaknai secara kebahasaan, Ahlussunnah Wal Jama’ah berarti segolongan orang yang mengikuti jalan Nabi, para sahabat, dan tabi’in.

Nahdlatul Ulama merupakan ormas Islam pertama di Indonesia yang menegaskan diri berfaham Aswaja. DalamQonun Asasi (konstitusi dasar) yang dirumuskan oleh Hadratussyaikh K.H. Hasyim Asy’ari juga tidak menyebutkan definisi Aswaja. Namun tertulis di dalam Qanun tersebut bahwa Aswaja merupakan sebuah faham keagamaan di mana dalam bidang aqidah menganut pendapat Abu Hasan Al-Asya’ari dan Al-Maturidi, dalam bidang fiqh menganut pendapat dari salah satu madzhab empat (Madzahibul Arba’ah-Imam Hanafi, Imam Maliki, Imam Syafi’i, dan Imam Hanbali), dan dalam bidang tasawuf/akhlak menganut Imam Junaid Al-Baghdadi dan Abu Hamid Al-Ghazali.

Selama kurun waktu berdirinya (1926) hingga sekitar tahun 1994, pengertian Aswaja tersebut bertahan di tubuh Nahdlatul Ulama. Baru pada sekitar pertengahan dekade 1990, muncul gugatan yang mempertanyakan, tepatkah Aswaja dianut sebagai madzhab, atau lebih tepat dipergunakan dengan cara lain?

Aswaja sebagai madzhab artinya seluruh penganut Ahlussunnah Wal Jama’ah menggunakan produk hukum atau pandangan para ulama dimaksud. Pengertian ini dipandang sudah tidak lagi relevan degan perkembangan zaman, mengingat perkembangan situasi yang berjalan dengan sangat cepat dan membutuhkan inovasi baru untuk menghadapinya. Selain itu, pertanyaan epistemologis terhadap pengertian itu adalah, bagaimana mungkin terdapat madzhab dalam madzhab ?

Dua gugatan tersebut dan banyak lagi yang lain, baik dari tinjauan sejarah, doktrin, maupun metodologi, menghasilkan kesimpulan bahwa Aswaja tidak lagi dapat diikuti sebagai madzhab. Lebih dari itu, Aswaja harus diperlakukan sebagai manhaj al-fikr atau metode berfikir.

  1. Aswaja Sebagai Manhajul Fikr

Kurang lebih sejak 1995/1997, Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia meletakkan Aswaja sebagai Manhajul Fikr. PMII memandang bahwa Ahlussunnah Wal-Jama’ah adalah orang-orang yang memiliki metode berfikir keagamaan yang mencakup semua aspek kehidupan dengan berlandaskan atas dasar moderasi, menjaga keseimbangan, dan toleran. Aswaja bukan sebuah madzhab, melainkan sebuah metode dan prinsip berfikir dalam menghadapi persoalan-persoalan agama sekaligus urusan sosial-kemasyarakatan; inilah makna Aswaja sebagai Manhaj Al-Fikr.

Sebagai manhaj al-fikr, PMII berpegang pada prinsip-prinsip Tawassuth (moderat), Tawazun (netral), Ta’adul(keseimbangan), dan Tasamuh (toleran). Moderat tercermin dalam pengambilan hukum (Istinbath) yaitu memperhatikan posisi akal di samping memperhatikan nash. Aswaja memberi titik porsi yang seimbang antara rujukan nash (Al-qur’an dan Al-Hadist) dengan penggunaan akal. Prinsip ini merujuk pada debat awal-awal Masehi antara golongan yang sangat menekankan akal (Mu’tazilah) dan golongan fatalis (Jabariyah).

Sikap netral (Tawazun) berkaitan dengan sikap dalam politik. Aswaja memandang kehidupan sosial-politik atau kepemerintahan dari kriteria dan prasyarat yang dapat dipenuhi oleh sebuah rezim. Oleh sebab itu, dalam sikaptawazun, PMII tidak membenarkan kelompok ekstrim yang hendak merongrong kewibawaan sebuah pemerintahan yang disepakati bersama, namun tidak juga berarti mendukung pemerintahan. Apa yang terkandung dalam sikap tawazun tersebut adalah memperhatikan bagaimana keterpenuhan kaidah dalam perjalanan sistem kehidupan sosial politik.

Keseimbangan (Ta’adul) dan toleran (Tasamuh) terefleksikan dalam kehidupan sosial di masyarakat, yaitu cara bergaul dalam kondisi sosial budaya mereka. Keseimbangan dan toleransi mengacu pada cara bergaul PMII sebagai muslim dengan golongan muslim atau pemeluk agama yang lain. Realitas masyarakat Indonesia yang plural dalam budaya, etnis, ideologi politik, dan agama, PMII memandang bukan semata-mata realitas sosiologis, melainkan juga realitas teologis. Artinya bahwa Allah Subhanahu Wata’ala memang dengan sengaja menciptakan manusia berbeda-beda dalam berbagai sisinya. Oleh sebab itu, tidak ada pilihan sikap yang lebih tepat kecuali ta’adul dan tasamuh.

  1. Prinsip Aswaja SebagaiManhaj

Berikut ini adalah prinsip-prinsip Aswaja dalam kehidupan sehari-hari. Prinsip-prinsip tersebut meliputi aqidah, pengambilan hukum, tasawuf/akhlak, dan bidang sosial-politik.

  1. Aqidah

Dalam bidang aqidah, pilar-pilar yang menjadi penyangga aqidah Ahlussunah Wal Jama’ah di antaranya yang pertama adalah aqidah Uluhiyyah (ketuhanan), berkait dengan ihwal eksistensi Allah Subhanahu Wa Ta’ala.

Pada tiga abad pertama Hijriyah, terjadi banyak perdebatan mengenai eksistensi sifat dan asma AllahSubhanahu Wa Ta’ala, di mana terjadi diskursus terkait masalah apakah asma Allah tergolong dzat atau bukan. Abu Hasan Al-Asy’ari (324 H) secara filosofis berpendapat bahwa nama (Ism) bukanlah yang dinamai (Musamma), sifat bukanlah yang disifati (Mausuf), sifat bukanlah dzat. Sifat-sifat Allah adalah nama-nama (Asma’) Nya. Tetapi nama-nama itu bukanlah Allah dan bukan pula selain-Nya.

Aswaja menekankan bahwa pilar utama keimanan manusia adalah Tauhid; sebuah keyakinan yang teguh dan murni yang ada dalam hati setiap muslim bahwa Allah-lah yang menciptakan, memelihara, dan mematikan kehidupan semesta alam. Allah Maha Esa, tidak terbilang, dan tidak memiliki sekutu.

Pilar yang kedua adalah Nubuwwat, yaitu dengan meyakini bahwa Allah telah menurunkan wahyu kepada para Nabi dan Rasul sebagai utusannya. Sebuah wahyu yang dijadikan sebagai petunjuk dan juga acuan umat manusia dalam menjalani kehidupan menuju jalan kebahagiaan dunia dan akhirat, serta jalan yang diridhoi oleh Allah Subhanahu Wa Ta’ala. Dalam doktrin Nubuwwat ini, umat manusia harus meyakini dengan sepenuhnya bahwa Nabi Muhammad Shllallahu Alaihi Wa Sallam adalah utusan Allah Subhanahu Wa Ta’ala, yang membawa Risalah (wahyu) untuk umat manusia. Dia adalah rasul terakhir, yang harus diikuti oleh setiap manusia.

Pilar yang ketiga adalah Al-Ma’ad, sebuah keyakinan bahwa nantinya manusia akan dibangkitkan dari kubur pada hari kiamat dan setiap manusia akan mendapatkan imbalan sesuai amal dan perbuatannya (Yaumul Jaza’). Dan mereka semua akan dihitung (Hisab) seluruh amal perbuatan mereka selama hidup di dunia. Mereka yang banyak beramal baik akan masuk surga dan mereka yang banyak beramal buruk akan masuk neraka.

  1. Bidang Sosial Politik

Berbeda dengan golongan Syi’ah yang memiliki sebuah konsep negara dan mewajibkan berdirinya negara imamah, Ahlussunnah Wal Jama’ah dan golongan Sunni umumnya memandang negara sebagai kewajiban fakultatif (Fardlu Kifayah). Pandangan Syi’ah tersebut juga berbeda dengan golongan Khawarij yang membolehkan komunitas berdiri tanpa imamah apabila dia telah mampu mengatur dirinya sendiri. BagiAhlussunnah Wal Jama’ah, negara merupakan alat untuk mengayomi kehidupan manusia untuk menciptakan dan menjaga kemaslahatan bersama (Mashlahah Musytarokah).

Ahlussunnah Wal Jama’ah tidak memiliki konsep bentuk negara yang baku. Sebuah negara boleh berdiri atas teokrasi, aristokrasi (kerajaan), atau negara-modern/demokrasi, asal mampu memenuhi syarat; apabila syarat-syarat tersebut tidak terpenuhi, maka gugurlah otoritas (wewenang) pemimpin negara tersebut. Syarat-syarat itu adalah :

  • Prinsip Syura (musyawarah)

Negara harus mengedepankan musyawarah dalam mengambil segala keputusan dan setiap keputusan, kebijakan, dan peraturan. Salah satu ayat yang menegaskan musyawarah adalah sebagai berikut :

Maka sesuatu apapun yang diberikan kepadamu itu adalah kenikmatan hidup di dunia; dan yang ada pada sisi Allah lebih baik dan lebih kekal bagi orang-orang yang beriman, dan hanya kepada Tuhan mereka bertawakkal. Dan (bagi) orang-orang yang menjauhi dosa-dosa besar dan perbuatan-perbuatan keji, dan apabila mereka marah mereka memberi maaf. Dan (bagi) orang-orang yang menerima (mematuhi) seruan Tuhannya dan mendirikan shalat, sedang urusan mereka (diputuskan) dengan musyawarah antara mereka; dan mereka menafkahkan sebagian dari rizki yang kami berikan kepada mereka. Dan (bagi) orang-orang yang apabila mereka diperlakukan dengan zalim mereka membela diri (Q.S. Al-Syura, 42: 36-39)

  • Prinsip Al-‘Adl (keadilan)

Keadilan adalah salah satu perintah yang paling banyak ditemukan dalam Al-Qur’an. Prinsip ini tidak boleh dilanggar oleh sebuah pemerintahan, apapun bentuk pemerintahan itu. Di bawah ini adalah salah satu ayat yang memerintahkan keadilan:

Sesungguhnya Allah menyuruh kamu menyampaikan amanat kepada yang berhak menerimanya, dan (menyuruh kamu) apabila menetapkan hukum di antara manusia supaya kamu menetapkan dengan adil. Sesungguhnya Allah memberi pengajaran yang sebaik-baiknya kepadamu. Sesungguhnya Allah adalah Maha mendengar lagi Maha melihat.”(Q.S. An-Nisa, 4:58)

  • Prinsip Al-Hurriyah (kebebasan)

Negara wajib menciptakan dan menjaga kebebasan bagi warga negaranya. Kebebasan tersebut wajib hukumnya karena merupakan kodrat asasi setiap manusia. Prinsip kebebasan manusia dalam syari’ah dikenal dengan Al-Ushulul-Khams (prinsip lima), yaitu :

  1. Hifzhu al-Nafs(menjaga jiwa); adalah kewajiban setiap kepemimpinan (negara) untuk menjamin kehidupan setiap warga negara; bahwa setiap warga negara berhak dan bebas untuk hidup dan berkembang di wilayahnya.
  2. Hifzhu al-Din(menjaga agama); adalah kewajiban setiap kepemimpinan untuk menjamin kebebasan setiap orang untuk memeluk, meyakini, dan menjalankan agama dan kepercayaannya. Negara tidak berhak memaksakan atau melarang sebuah agama atau kepercayaan kepada warga negara.
  3. Hifzhu al-Mal (menjaga harta benda); kewajiban setiap kepemimpinan untuk menjamin keamanan harta benda yang dimiliki oleh warga negaranya. Negara wajib memberikan jaminan keamanan dan menjamin rakyatnya hidup sesuai dengan martabat rakyat sebagai manusia.
  4. Hifzhu al-Nasl; bahwa negara wajib memberi jaminan terhadap asal-usul, identitas, dan garis keturunan setiap warga negara. Negara harus menjaga kekayaan budaya (etnis), tidak boleh mengunggulkan dan memprioritaskan sebuah etnis tertentu.Hifzhun al-Nasl berarti negara harus memperlakukan sama setiap etnis yang hidup di wilayah negaranya.
  5. Hifzhu al-‘Irdh; jaminan terhadap harga diri, kehormatan, profesi, pekerjaan, ataupun kedudukan setiap warga negara. Negara tidak boleh merendahkan warga negaranya karena profesi dan pekerjaannya. Negara justru harus menjunjung tinggi dan memberikan tempat yang layak bagi setiap warga negara.

Al-Ushul al-Khams identik dengan konsep hak asasi manusia yang lebih dikenal dalam dunia modern. Lima pokok atau prinsip di atas menjadi ukuran bagi legitimasi sebuah kepemerintahan sekaligus menjadi acuan bagi setiap orang yang menjadi pemimpin kelak hari kemudian.

  • Prinsip Al-Musawah (kesetaraan derajat)

Bahwa manusia diciptakan sama oleh Allah Subhanahu Wa Ta’ala. Antara satu manusia dengan manusia lain, bangsa satu dengan bangsa yang lain tidak ada pembeda yang menjadikan satu manusia atau bangsa lebih tinggi dari yang lain. Manusia diciptakan berbeda-beda adalah untuk saling mengenal antara satu dengan yang lain. Sehingga tidak dibenarkan satu manusia dan sebuah bangsa menindas manusia dan bangsa yang lain. Dalam surat Al-Hujurat disebutkan :

Hai manusia, sesungguhnya kami menciptakan kamu dari seorang laki-laki dan seorang perempuan dan menjadikan kamu berbangsa-bangsa dan bersuku-suku supaya kamu saling kenal-mengenal. Sesungguhnya orang yang paling mulia di antara kamu di sisi Allah ialah orang yang paling taqwa di antara kamu. Sesungguhnya Allah Maha mengetahui lagi Maha Mengenal” (Al-Hujurat, 49:13)

Perbedaan bukanlah semata-mata fakta sosiologis, yakni fakta yang timbul akibat dari relasi dan proses sosial. Perbedaan merupakan keniscayaan teologis yang dikehendaki oleh Allah subhanahu wa ta’ala. Demikian disebutkan dalam surat Al-Ma’idah:

Untuk tiap-tiap umat di antara kamu, kami berikan aturan dan jalan yang terang. Sekiranya Allah menghendaki, niscaya kamu dijadikan-Nya satu umat (saja), tetapi Allah hendak menguji kamu terhadap pemberian-Nya kepadamu, maka berlomba-lombalah berbuat kebajikan. Hanya kepada Allah-lah kembali kamu semuanya, lalu diberitahukan-Nya kepadamu apa yang telah kamu perselisihkan” (Al-Maidah; 5:48).

Dalam sebuah negara, kedudukan warga Negara adalah sama. Orang-orang yang menjabat di tubuh pemerintahan memiliki kewajiban yang sama sebagai warga negara. Mereka memiliki jabatan semata-mata adalah untuk mengayomi, melayani, dan menjamin kemaslahatan bersama, dan tidak ada privilege(keistimewaan) khususnya di mata hukum. Negara justru harus mampu mewujudkan kesetaraan derajat antar manusia di dalam wilayahnya, yang biasanya terlanggar oleh perbedaan status sosial, kelas ekonomi, dan jabatan politik.

Dengan prinsip-prinsip di atas, maka tidak ada doktrin negara Islam, formalisasi syari’at Islam, dan khilafah Islamiyah bagi Ahlussunah wal Jama’ah. Sebagaimana juga tidak didapati perintah dalam Al-Qur’an, Sunnah, Ijma’, dan Qiyas untuk mendirikan salah satu di antara ketiganya. Islam hanya diharuskan untuk menjamin agar sebuah pemerintahan -baik negara maupun kerajaan- mampu memenuhi 4 (empat) kriteria di atas.

  1. Bidang Istinbath Al-Hukm (pengambilan hukum syari’ah)

Hampir seluruh golongan Sunni menggunakan empat sumber hukum yaitu :

  1. Al-Qur’an
  2. As-Sunnah
  3. Ijma’
  4. Qiyas

Al-Qur’an sebagai sumber utama dalam pengambilan hukum tidak dibantah oleh semua madzhab fiqh. Sebagai sumber hukum naqli, posisinya tidak diragukan. Al-Qur’an merupakan sumber hukum tertinggi dalam Islam.

Sementara As-Sunnah meliputi Al-Hadist dan segala tindak dan perilaku Rasul Shallallahu Alaihi Wa Sallam, sebagaimana diriwayatkan oleh para sahabat dan tabi’in. Penempatannya ialah setelah proses Istinbath Al-Hukm tidak ditemukan dalam Al-Qur’an, atau digunakan sebagai komplemen (pelengkap) dari apa yang telah dinyatakan dalam Al-Qur’an.

As-Sunnah sendiri mempunyai tingkat kekuatan yang bervariasi. Ada yang terus-menerus (mutawatir), terkenal (masyhur) ataupun terisolir (ahad). Penentuan tingkat As-Sunnah tersebut dilakukan oleh Ijma’ Shahabah.

Menurut Abu Hasan Ali Ibn Ali Ibn Muhammad Al-Amidi, Ijma’ adalah kesepakatan kelompok legislatif (Ahl Al-Halli Wa Al-Aqdi) dan umat Muhammad pada sesuatu masa terhadap suatu hukum dari suatu kasus. Atau kesepakatan orang-orang mukallaf dari umat Muhammad pada suatu masa terhadap suatu hukum dari suatu kasus.

Dalam Al-Qur’an dasar Ijma’ terdapat dalam Q.S. An-Nisa’, 4: 115 :

“Dan barang siapa menentang Rasul sesudah jelas kebenaran baginya, dan mengikuti jalan yang bukan jalan orang-orang mukmin, Kami biarkan ia leluasa terhadap kesesatan yang telah dikuasainya itu dan kami masukkan ia ke dalam jahannam, dan jahannam itu seburuk-buruk tempat kembali.” Dan, “Dan demikian pula kami telah menjadikan kamu (umat Islam), umat yang adil dan pilihan agar kamu menjadi saksi atas (perbuatan) manusia.” (Q.S. Al Baqoroh, 2: 143).

Qiyas, sebagai sumber hukum Islam, merupakan salah satu hasil ijtihad para Ulama. Qiyas yaitu mempertemukan sesuatu yang tak ada nash hukumnya dengan hal lain yang ada nash hukumnya karena ada persamaan illat hukum. Qiyas sangat dianjurkan untuk digunakan oleh Imam Syafi’i.

  1. Tasawuf

Imam Al-Junaid bin Muhammad Al-Baghdadi menjelaskan, “Tasawuf artinya Allah mematikan dirimu dari dirimu, dan menghidupkan dirimu dengan-Nya; Tasawuf adalah engkau berada semata-mata bersama AllahSubhanahu Wa Ta’ala tanpa keterikatan apapun”.

Imam Abu Hamid Al-Thusi Al-Ghazali menjelaskan, “Tasawuf adalah menyucikan hati dari apa saja selain Allah –Aku simpulkan bahwa kaum sufi adalah para pencari di jalan Allah, dan perilaku mereka adalah perilaku yang terbaik, jalan mereka adalah jalan yang terbaik, dan pola hidup mereka adalah pola hidup yang paling tersucikan. Mereka telah membersihkan hati mereka dari berbagai hal selain Allah dan menjadikannya sebagai saluran tempat mengalirnya sungai-sungai yang membawa ilmu-ilmu Allah”.

Berada semata-mata bersama Allah Subhanahu Wa ta’ala tanpa keterikatan apapun”, kata Imam Al-Junaid, lalu “Menyucikan hati dari apa saja selain Allah, mereka (kaum sufi) telah membersihkan hati mereka dari berbagai hal selain Allah,” kata Imam Al-Ghazali. Seorang sufi adalah mereka yang mampu membersihkan hatinya dari keterikatan selain kepada-Nya.

Keterikatan kepada apapun selain Allah Subhanahu Wa Ta’ala adalah proses batin dan perilaku yang harus dilatih bersama keterlibatan kita di dalam urusan sehari-hari yang bersifat duniawi. Zuhud harus dimaknai sebagai ikhtiar batin untuk melepaskan diri dari keterikatan selain kepada-Nya tanpa meninggalkan urusan duniawi. Mengapa? Karena justru di tengah-tengah kenyataan duniawi posisi manusia sebagai hamba dan fungsinya sebagai khalifah harus diwujudkan.

Banyak contoh sufi atau ahli tasawuf yang telah zuhud namun juga sukses dalam urusan duniawi. Kita lihat saja Imam Al-Junaid adalah pengusaha botol yang sukses, Al-Hallaj sukses sebagai pengusaha tenun, Umar bin Abdul Aziz adalah seorang sufi yang sukses sebagai pengusaha konveksi, Abu Hasan al-Syadzili sukses sebagai petani, dan Fahiruddin al-Atthar sukses sebagai pengusaha parfum. Mereka adalah sufi pada maqomnya, tidak lagi terikat dengan urusan duniawi tanpa meninggalkan urusan duniawi.

Urusan duniawi yang mendasar bagi manusia adalah seperti mencari nafkah (pekerjaan), kemudian berbuntut pada urusan lain seperti politik. Dari urusan-urusan itu kita lantas bersinggungan dengan soal-soal ekonomi, politik-kekuasaan, hukum, persoalan sosial, dan budaya. Dalam tasawuf urusan-urusan itu tidak ditinggalkan untuk mencapai zuhud, justru kita mesti menekuni kenyataan duniawi secara total sementara hati/batin kita dilatih untuk tidak terikat dengan urusan-urusan itu. Di situlah zuhud kita maknai, yakni zuhud di dalam batin sementara aktivitas sehari-hari kita tetap diarahkan untuk mendarmabaktikan segenap potensi manusia bagi terwujudnya masyarakat yang baik.